Katolikpedia.id – Dalam beberapa tahun terakhir, kategori penyalahgunaan rohani (abuso spirituale) semakin mendapat perhatian, baik dalam refleksi teologis-pastoral maupun dalam penyelidikan sipil dan gerejawi mengenai berbagai bentuk penyalahgunaan.

Bahan-bahan yang disusun oleh Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak di Bawah Umur, khususnya Universal Guidelines Framework (UGF), menggambarkan penyalahgunaan rohani sebagai suatu bentuk penyalahgunaan yang khas, di mana pihak yang memiliki otoritas rohani menyalahgunakan iman, suara hati (hati nurani), dan kerinduan seseorang akan Allah untuk menimbulkan kerugian atau penderitaan
pada dirinya.

UGF mengakuinya sebagai suatu subtipe penyalahgunaan yang sering kali saling terkait dengan dinamika psikologis, afektif, dan seksual.

Namun, dari sudut pandang yuridis-kanonis, masih terdapat suatu ketegangan yang terbuka: fenomena ini secara luas diakui dalam praktik serta dalam dokumendokumen Gereja, sementara dalam Kitab Hukum Kanonik belum terdapat tipifikasi yang otonom dan eksplisit.

Hal ini tidak berarti ketiadaan perlindungan: berbagai norma pidana yang sudah ada pada kenyataannya telah mencakup dan menanggapi banyak tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan rohani.

Apa Itu Penyalahgunaan Rohani Dalam Perspektif Yuridis

Literatur terbaru serta kesaksian yang dihimpun dalam dokumen-dokumen Gereja menunjukkan sejumlah ciri yang berulang. Penyalahgunaan rohani terjadi ketika suatu otoritas religius—imam, pemimpin komunitas, pendiri, atau pembimbing rohani—menyalahgunakan posisinya untuk memperoleh: ketaatan buta atau ketergantungan pribadi; sikap diam atau penutupan terhadap penyalahgunaan lain;
ketersediaan afektif atau seksual; serta kontrol atas jalur sakramental, panggilan hidup, atau kehidupan komunitas.

Contoh-contoh konkret yang ditemukan dalam praktik sangat beragam: menghalangi tanpa dasar yang sah akses kepada sakramen-sakramen; menggunakan pengakuan dosa sebagai sarana tekanan psikologis atau selektif; memaksakan eksklusivitas pengaku dosa atau pembimbing rohani; melarang kontak dengan imam lain atau komunitas lain; serta mengungkit hukuman ilahi, kehilangan panggilan, atau ancaman-ancaman rohani sebagai alat kontrol.

Ciri pembeda penyalahgunaan rohani bukan hanya kerugian psikologis, melainkan juga tergerusnya kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani, dengan dampak yang mendalam pada relasi seseorang dengan Allah: krisis iman, penarikan diri dari kehidupan sakramental, dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi-institusi Gereja.

Kitab Hukum Kanonik memang tidak memuat satu kanon yang secara eksplisit menyebut “penyalahgunaan rohani”, namun sistem hukum pidananya telah memiliki berbagai instrumen yang—jika dibaca secara terpadu—membentuk suatu kerangka normatif yang signifikan untuk menanganinya.

a) Delik-delik yang berkaitan dengan Sakramen Tobat

Disiplin pidana Gereja mengenai delicta graviora terhadap Sakramen Tobat sejak puluhan tahun lalu telah menjangkau bentuk-bentuk khas penyalahgunaan rohani, antara lain:

• Kan. 1384: pemberian absolusi kepada rekan yang terlibat dalam dosa melawan perintah keenam;

• Kan. 1385: bujukan atau penghasutan dalam pengakuan dosa (atau dengan dalih pengakuan dosa) untuk berbuat dosa melawan perintah keenam.

Rumusan-rumusan delik ini, yang dipertegas dan dilengkapi oleh norma-norma Sacramentorum sanctitatis tutela, mengakui bahwa konteks sakramental dapat menjadi ruang terjadinya manipulasi rohani, seksual, dan psikologis. Delik-delik ini termasuk delik yang dikhususkan penanganannya bagi Dikasteri untuk Ajaran Iman, dan dalam kasus-kasus yang paling berat dapat berujung pada pemecatan dari status klerikal.

b) Pelaksanaan tidak sah dari imamat suci (Kan. 1389)

Kanon 1389 menghukum siapa pun yang menjalankan secara tidak sah jabatan imamat atau pelayanan suci lainnya. Doktrin hukum kanonik menjelaskan bahwa yang termasuk di dalamnya adalah perayaan sakramen yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau dilaksanakan oleh mereka yang dilarang untuk melakukannya.

Demikian pula praktik-praktik “paraliturgis”, seperti ritus-ritus devosional atau eksorsisme yang tidak sesuai dengan norma liturgi, dapat menjadi objek penilaian kanonik apabila praktik-praktik tersebut mengambil bentuk yang memaksa atau manipulatif.

c) Penyalahgunaan wewenang dan kelalaian yang dapat dipersalahkan (Kan. 1378;
Kan. 1361 §4)

Dokumen Pascite Gregem Dei pada tahun 2021 telah memperkuat secara signifikan norma-norma mengenai penyalahgunaan kekuasaan:

Kan. 1378 §1 menghukum siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan,
jabatan, atau fungsi gerejawi;

• Kan. 1378 §2 menghukum kelalaian berat yang dapat dipersalahkan, apabila
  kelalaian tersebut menimbulkan kerugian atau skandal;
• Kan. 1361 §4 dan Kan. 128 menegaskan kewajiban untuk memperbaiki dan
  memulihkan kerugian yang ditimbulkan, termasuk kerugian yang bersifat
  rohani.

Dalam perspektif ini, seorang superior atau uskup yang, meskipun telah mengetahui adanya perilaku abusif, lalai melakukan intervensi yang memadai, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar penyalahgunaan wewenang atau kelalaian yang dapat dipersalahkan.

d) Tanggung jawab para gembala dan perlindungan terhadap mereka yang rentan

Motu Proprio Come Una Madre Amorevole (2016) dan Vos Estis Lux Mundi (2019; direvisi 2023) menetapkan prosedur untuk menyelidiki dan memberhentikan para uskup serta pemimpin tinggi yang tidak bertindak secara semestinya ketika menghadapi penyalahgunaan terhadap anak di bawah umur atau orang-orang dewasa yang rentan.

Kategori orang yang rentan, sebagaimana didefinisikan oleh Vos Estis Lux Mundi dan Vademecum Dikasteri untuk Ajaran Iman (DDF), mencakup mereka yang tidak mampu melawan penyalahgunaan kekuasaan karena kondisi ketergantungan atau kerapuhan tertentu. Banyak bentuk penyalahgunaan rohani terhadap orang dewasa secara konkret termasuk dalam wilayah ini.

Pengalaman kasus-kasus menunjukkan bahwa penyalahgunaan rohani kerap muncul: dalam komunitas dan asosiasi baru yang tidak memiliki mekanisme penyeimbang institusional yang memadai; dalam konteks di mana pengakuan dosa dan pendampingan rohani terpusat di tangan sedikit orang dari realitas yang sama; serta dalam praktik-praktik devosional atau pseudo-karismatik yang dijalankan tanpa pengawasan gerejawi yang memadai.

Sebagai langkah preventif, legislator universal telah memperketat syarat-syarat pendirian institut dan asosiasi baru berstatus hukum keuskupan: Motu Proprio Authenticum Charismatis (2020) dan rescriptum tahun 2022 mensyaratkan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Tahta Suci. Langkah-langkah ini secara khusus bertujuan membatasi konsentrasi kekuasaan karismatik yang berlebihan, yang sering menjadi lahan subur bagi terjadinya penyalahgunaan rohani.

Selain itu, doktrin terkini juga mengusulkan pembentukan saluran-saluran khusus untuk melaporkan penyalahgunaan rohani, yang sepadan dengan mekanisme yang sudah ada bagi penyalahgunaan seksual. Usulan ini sepenuhnya sejalan dengan arah perkembangan terbaru hukum pidana kanonik.

Relasi antara penyalahgunaan rohani dan mistisisme palsu

Satu poin yang sangat penting juga muncul dari dokumen Dikasteri untuk Ajaran Iman berjudul “Mistisisme Palsu dan Penyalahgunaan Rohani”, yang disetujui oleh Paus Fransiskus pada 22 November 2024. Teks ini, yang terkait dengan norma-norma baru mengenai dugaan fenomena supranatural, menegaskan bahwa:

secara moral merupakan pelanggaran yang sangat berat menggunakan dugaan pengalaman supranatural atau unsur-unsur mistik untuk menjalankan dominasi atau melakukan penyalahgunaan;

• Perlu dibedakan secara tegas antara “mistisisme palsu” dan “penyalahgunaan
  rohani”;
• Dimungkinkan untuk melakukan tipifikasi delik penyalahgunaan rohani dalam
  hukum kanonik, asalkan definisinya jelas, tepat, dan tidak bersifat umum atau
  kabur.

Pada saat yang sama, Dikasteri untuk Ajaran Iman (DDF) mengumumkan pembentukan kelompok kerja bersama dengan Dikasteri untuk Teks-Teks Legislatif, yang diberi mandat untuk mengkaji:

suatu definisi yuridis yang ketat dan presisi mengenai “penyalahgunaan
rohani”;

• Kemungkinan penempatannya dalam Buku VI Kitab Hukum Kanonik;
• Ragam sanksi pidana yang dapat diterapkan;
• Serta bentuk-bentuk otoritas di mana penyalahgunaan tersebut dapat terjadi.

Isu-Isu Terbuka Bagi Legislator Kanonik

Perdebatan yang kini berkembang di kalangan para ahli hukum kanonik sama sekali bukan bersifat teoritis belaka. Perdebatan ini menyentuh cara Gereja memilih untuk menamai, mengakui, dan menghukum suatu fenomena yang menyentuh bagian paling intim dari pengalaman iman. Salah satu pertanyaan paling sensitif menyangkut perlu atau tidaknya tipifikasi otonom atas penyalahgunaan rohani.

Di satu pihak, ada pandangan bahwa sistem hukum pidana yang berlaku saat ini— apabila ditafsirkan secara konsisten—sebenarnya sudah memiliki perangkat yang memadai untuk menangani sebagian besar perilaku abusif: delik-delik terhadap Sakramen Tobat, penyalahgunaan kekuasaan, tanggung jawab para gembala, serta perlindungan terhadap orang-orang yang rentan.

Di pihak lain, semakin tumbuh kesadaran bahwa ketiadaan penamaan yuridis yang jelas berisiko justru mengaburkan kekhasan kerugian rohani itu sendiri, sehingga penyalahgunaan rohani direduksi menjadi fenomena sekunder atau sekadar aksesori belaka.

Pada tataran ini muncul suatu ketegangan yang harus diselesaikan oleh legislator: apakah tipifikasi otonom sungguh diperlukan? Ataukah sudah cukup dengan suatu pembacaan sistematis atas norma-norma yang telah berlaku, tanpa memperkenalkan delik-delik baru? Jawaban atas pertanyaan ini tidaklah netral, karena menyangkut citra Gereja itu sendiri sebagai suatu tata hukum yang mengakui kebebasan rohani umat beriman sebagai suatu kepentingan hukum yang layak memperoleh perlindungan pidana.

Seiring dengan persoalan ini muncul pula isu yang sangat menentukan, yakni prinsip legalitas. Suatu norma pidana tidak dapat sekadar menyebut “manipulasi rohani” dalam istilah yang umum dan kabur.

Terlalu sering ungkapan ini digunakan secara berlebihan, bahkan emosional, dengan risiko mengubah ketegangan pastoral yang biasa menjadi potensi perkara pidana. Tantangannya, oleh karena itu, bersifat ganda: menghindari definisi-definisi yang samar yang membuka ruang bagi penafsiran subjektif, sekaligus mengakui secara yuridis perilaku-perilaku yang pada kenyataannya melanggar hati nurani dan kebebasan pribadi.

Prospek ke Depan

Sistem hukum pidana Gereja pada kenyataannya sudah mampu menangani banyak bentuk penyalahgunaan rohani; namun demikian, tidak pernah seperti saat ini dirasakan kebutuhan untuk memberikan pada realitas ini suatu penamaan yuridis yang jelas, yang mampu menampakkan secara tegas beratnya kerugian yang ditimpakan pada kebebasan batin umat beriman.

Akan tetapi, tantangannya bukanlah memperbanyak jenis delik, melainkan menemukan suatu keseimbangan: menghindari agar penyalahgunaan rohani tetap menjadi sekadar label sosiologis tanpa konsekuensi hukum, sekaligus mencegahnya berubah menjadi wadah yang terlalu luas, sehingga setiap konflik pastoral atau dinamika komunitas yang disfungsional ikut terseret ke dalam ranah pidana.

Jalan ke depan masih terbuka, tetapi arahnya tampak jelas: mengakui bahwa martabat rohani umat beriman tidak hanya termasuk dalam ranah pendampingan pastoral, melainkan juga merupakan kepentingan hukum yang wajib dilindungi oleh Gereja.

Bibliografi

Komisi Kepausan untuk Perlindungan Anak di Bawah Umur, Universal Guidelines
Framework, 2023–2025, tersedia di: https://www.tutelaminorum.org/universalguidelines-framework/ (diakses pada 29/11/2025).

Paus Fransiskus, Konstitusi Apostolik: Pascite gregem Dei, dalam Acta Apostolicae
Sedis (AAS), jilid CXIII (2021), hlm. 534–562.

Kongregasi untuk Ajaran Iman, Rescriptum ex audientia SS.mi, dalam Acta
Apostolicae Sedis (AAS), jilid CXIV (2022), hlm. 113–122, yang mengubah Motu
Proprio sebelumnya Sacramentorum sanctitatis tutela.

Dikasteri untuk Ajaran Iman, Vademecum tentang beberapa aspek prosedural dalam penanganan kasus penyalahgunaan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh klerikus, Versi 2.0, tersedia di: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ddf/rc_ddf_doc_20220
605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html (diakses pada 29/11/2025).

Paus Fransiskus, Surat Apostolik dalam bentuk motu proprio: Vos Estis Lux Mundi, dalam Acta Apostolicae Sedis (AAS), jilid CXV (2023), hlm. 394–404.

Paus Fransiskus, Surat Apostolik dalam bentuk motu proprio: Come una madre amorevole, dalam Acta Apostolicae Sedis (AAS), jilid CVIII (2016), hlm. 715–717.

Paus Fransiskus, Surat Apostolik dalam bentuk motu proprio: Authenticum charismatis, dalam Acta Apostolicae Sedis (AAS), jilid CXII (2020), hlm. 1075–1076.

Dikasteri untuk Ajaran Iman, Dokumen untuk Audiensi: Mistisisme Palsu dan Penyalahgunaan Rohani, 22 November 2024, tersedia di: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc
_20241122_falso-misticismo-e-abuso-spirituale_it.html (diakses pada 29/11/2025).

Dokumen ini diikuti oleh berbagai komisi mengenai pembentukan kelompok kerja tentang penyalahgunaan rohani, dengan komposisi gabungan antara anggota Dikasteri untuk Ajaran Iman (DDF) dan Dikasteri untuk Teks-Teks Legislatif.

B. Daly, Penyalahgunaan Rohani sebagai Delik, dalam The Canon Law Society of
Australia and New Zealand, Proceedings – Conference 2024, Lismore, hlm. 70–86
(dengan perhatian khusus pada kerangka normatif mengenai penyalahgunaan
wewenang, delik-delik sakramental, penyalahgunaan terhadap orang-orang rentan,
serta tanggung jawab para uskup).

M. Wijlens, From Darkness into Light: Canonical Considerations for Church Leaders
on Spiritual Abuse, dalam S.M. Attard – J.A. Berry (ed.), Fidelis et verax: Essays in
Honour of His Grace Mgr Charles J. Scicluna on the Tenth Anniversary of his
Episcopal Ordination, Malta, 2022, hlm. 457–481.

M. Wijlens, From Darkness into Light: Canonical Considerations for Church Leaders
on Spiritual Abuse, dalam S.M. Attard – J.A. Berry (ed.), Fidelis et verax: Essays in
Honour of His Grace Mgr Charles J. Scicluna on the Tenth Anniversary of his
Episcopal Ordination, Malta, 2022, hlm. 457–481.