Katolikpedia.id – Setelah beberapa kali bungkam soal demo penolakan renovasi gereja Katolik St. Yoseph Karimun, akhirnya Presiden Jokowi buka suara.
Kepada sejumlah media masa, mantan Gubernur DKI itu memberikan tanggapannya. Dari sejumlah penjelasan yang disampaikan Jokowi, ada beberapa poin penting yang perlu kita simak.
Poin-poin ini tak hanya disampaikan Presiden kepada media, tapi juga lewat postingan di akun media sosial miliknya.
Berikut adalah beberapa poin penting dari tanggapan Jokowi atas kasus gereja Karimun :
#Kinerja pejabat daerah lamban
Presiden menilai bahwa kasus penolakan renovasi gereja ini masih terus berlangsung karena pemerintah daerah lamban dalam penanganan dan penyelesaian masalah. Kinerja pemda seperti ini sangat disayangkan Jokowi.
“Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).
Baca Juga: Sedih! Suster Ini Berlutut dan Memohon di Hadapan Para Polisi Myanmar
#Kasus ini harus diselesaikan
Dilansir dari detik.com, Presiden Jokowi dengan tegas menekankan bahwa kasus Gereja Katolik St. Joseph Karimun ini harus diusut tuntas.
Orang nomor satu di Indonesia itu khawatir, jika keributan ini tidak segera diselesaikan, maka bentuk penolakan ini bisa mengakar dan menjadi contoh buruk bagi daerah lain.
“Harus dirampungkan. Karena jadi preseden yang tidak baik, bisa menjalar ke daerah lain,” tegasnya.
#Negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah
Menangani kasus ini, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Kapolri dan Menko Polhukam untuk menindaklanjuti masalah yang sudah memanas beberapa waktu terakhir ini.
Selain masalah renovasi gereja Katolik di Karimun, Jokowi turut menyinggung soal perusakan masjid di Minahasa Utara.
“Saya perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri tegas, ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara,” tegas Jokowi.
Presiden Joko Widodo menghimbau kepada masyarakat agar ikut mengantisipasi terjadi tindakan-tindakan intoleransi di negeri ini.
“Ini masalah intoleransi, saya kira udah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita itu menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya,” ujarnya.
#Tegas dengan kelompok penindas
Meski selama ini Jokowi sudah mengingatkan agar tak ada tindakan intoleransi, nyatanya masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menghiraukan pesan positif ini.
Karena itu, Jokowi juga meminta Mahmud MD selaku Menko Polhukam dan Kapolri untuk menangani dengan tegas kelompok-kelompok yang masih memelihara sikap intoleransi di negeri ini.
Baca Juga: Ini Tanggapan Dewan Tetua Muslim Atas Kunjungan Paus Ke Irak
“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. Jangan sampai intoleransi ada,” tegas Jokowi.
Mari, kita doakan agar tindakan yang diambil Jokowi ini mampu mereda keributan warga setempat atas renovasi Gereja di Paroki St. Yoseph Tanjung Balai Karimun, Keuskupan Pangkal Pinang. Dan semoga, proses renovasi Gereja kembali dilanjutkan tanpa ada permasalahan lagi.
